SURAT GEMBALA TERBUKA KEDUA SEBAGAI SERUAN MORAL

Warta Tako
0

Ilustrasi Demostrasi Perjuangan Papua Barat 


Perihal: Segera bebaskan Pilot Philip Mark Mehrtens 


Kepada Yang Terhormat,

Bapak Egianus Kogeya

Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)

Di Kabupaten Nduga



Shalom! 


Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 


Terimalah salam hangat dari saya untuk Anda dan anggota Anda dan juga Capt. Pilot Phillip Mark Mehrtens. 


Saya mau sampaikan Surat Terbuka kedua hari ini, Rabu, 22 Maret 2023 kepada Anda bahwa penyanderaan Pilot Phillip Mark Mehrtens sudah memasuki 45 hari dan 6 minggu. Saya meminta kepada Anda dengan bijaksana dan terhormat harus mempertimbangkan beberapa hal mendasar dan mendesak, yaitu: jaminan kesehatan, makanan, dan aspek psikologi keluarga dan sisi kemanusiaan dari Pilot Phillip Mark Mehrtens. 


Saya mau sampaikan, kalau kesehatan  Pilot Phillip Mark Mehrtens memburuk karena faktor makanan yang tidak teratur, kurang istirahat, cuaca yang ekstrim, dan faktor tekanan psikologis, maka dari aspek kemanusiaan, simpati dan dukungan dari masyarakat internasional terhadap TPNPB akan berkurang, bahkan bisa hilang dan perjuangan Anda akan menjadi sia-sia. 


Sebaliknya, perjuangan TPNPB akan mendapat simpati dan dukungan luas dan kuat dari seluruh masyarakat internasional, apabila Anda membebaskan Pilot Phillip Mark Mehrtens dengan segera dalam waktu singkat dalam keadaan sehat dan baik-baik untuk menghormati hak hidupnya dan bisa bersatu kembali dengan keluarga. 


Saya sampaikan melalui Surat Terbuka ini, bahwa yang jelas dan pasti, penyelesaian persoalan konflik Papua Barat sudah menjadi perhatian Negara-negara merdeka atau dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Afrika Karibia Pasifik (ACP), Forum Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF), dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Bahkan Vanuatu, Fiji, Kanaki sudah menyatakan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam keluarga besar MSG. 


Yang lebih penting lagi, wilayah yang tidak bisa diintervensi atau disentuh oleh penguasa pemerintah Indonesia, yaitu Gereja-gereja dan masyarakat adat di Pasifik menyatakan dukungan penuh Penentuan Nasib Sendiri Rakyat dan Bangsa Papua Barat. 


Dukungan Kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat terbukti dengan pernyataan Sekretaris Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) Pendeta Dr. James Bhagwan pada Sabtu, 18 Februari 2023. 


"Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dan keinginan mereka untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia.  ULMWP harus dikonsultasikan oleh pemerintah, PBB dan Uni Eropa tentang masalah 

Papua Barat sebagai perwakilan rakyat Papua Barat yang diakui." 


Jadi, Egianus Kogeya dan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) perlu tahu bahwa perjuangan untuk penyelesaian konflik kekerasan Negara di Papua Barat yang  berlangsung lama selama 60 tahun ini sudah dibicarakan terbuka dan tidak rahasia dan sembunyi-sembunyi. 


Melalui surat ini, saya sebagai salah satu pemimpin gereja di Tanah Papua Barat, saya mengusulkan beberapa  catatan penting sebagai petunjuk untuk menjadi keputusan Anda, yaitu: 


1. Egianus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) perlu mengetahui bahwa Anda telah mencapai target pesan politik Papua Barat merdeka kepada komunitas internasional, bahwa  Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun tahun 2001 telah GAGAL TOTAL dan Pemekaran Daerah Otonomi Baru boneka Indonesia bukan solusi akar konflik persoalan Papua. Pesan politik Anda sangat jelas dan sudah mendapat simpati dan dukungan dari media-media internasional. Anda sudah meraih perhatian dan membuka mata seluruh komunitas internasional. Bagian nomor satu ini terbukti pesan politik yang kuat. 


2. Penyanderaan ini juga mendukung dan menyatakan bahwa ada masalah status politik rakyat dan bangsa Papua Barat, seperti fakta sejarah yang dilaporkan Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan Sekjen PBB dalam laporan hasil Pepera 1969 kepada Sidang PBB sebagai berikut: 


"...bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua." 


(Sumber: Pertemuan Rahasia Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan Anggota Tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni 1969: Summary of Jack W. Lydman's report, July 18, 1969, in NAA). 


Duta Besar RI, Sudjarwo Tjondronegoro mengakui: 


"Banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia." 


(Sumber: UNGA Official Records MM.ex 1, paragraf 126). 


Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969: 


"Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara Papua Merdeka." 


(Sumber: UN Doc. Annex I, A/7723, paragraph 243, p.47). 


3. Penyanderaan ini juga  mendukung dan memperkuat pernyataan Prof. Dr. Frans Magnis-Suseno yang menggambarkan akar konflik dan kekerasan Negara di Papua sebagai berikut: 


"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." 


"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." 


(Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual,  2015: 255,257). 


Pastor Frans Lieshout menyimpulkan penyebab akar konflik Papua sebagai berikut:  


"PAPUA TETAPLAH  LUKA BERNANAH di Indonesia." 


(Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601). 


4. Egianus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan mendukung 83 Negara dan  mendesak Pemerintah Indonesia mengizinkan Kunjungan Komisionaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua Barat. 


5. Egianus Kogoye dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk mengizinkan wartawan asing dan diplomat negara-negara asing berkunjung ke Papua Barat. 


6. Egianus Kogoye dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk duduk satu meja secara bermartabat dengan Presiden Sementara Rakyat dan bangsa Papua Barat dan Ketua ULMWP Tuan Benny Wenda. 


7. Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta dan mendesak Presiden Republik Indonesia menarik seluruh pasukan Non Organik dari Tanah Papua Barat, lebih khusus dari wilayah Nduga. 


8. Egianus Kogoye dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mendesak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo memberikan  jaminan bahwa tidak diadakan operasi militer di seluruh Tanah Papua Barat  dari Sorong-Merauke setelah pembebasan PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS. 


9. Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sendiri secara langsung menyerahkan PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS kepada Pemerintah New Zealand melalui Duta Besar New Zealand untuk Indonesia di Jakarta di Nduga. 


10. Saya meminta dengan hormat kepada Anda segera membebaskan PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS untuk menyatakan kepada Indonesia dan juga seluruh masyarakat internasional bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat adalah bangsa yang menghormati bermartabat  kemanusiaan dan berjuang untuk Papua Barat merdeka dengan cara-cara bermartabat dan terhormat. 


11. Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta dan mendesak Presiden Republik Indonesia menyelesaikan empat pokok akar konflik yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI: sekarang Badan Riset Inovasi Nasional -BRIN) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008),  yaitu: 


1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; 


(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 


(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; 


(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. 


12   Egiangus Kogeya dari pihak Tentara Pembebasan (TPNPB) menunjuk atau menentukan negosiator antar TPNPB khusus membebaskan PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS. 


13.  Anda perlu ingat, bahwa Papua Barat merdeka adalah hak politik rakyat dan bangsa Papua Barat, maka kita tetap berjuang dengan cara-cara bermartabat dan membangun simpati dan solidaritas dengan semua orang termasuk PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS.  


14. Anda membebaskan PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS segera dalam keadaan baik dan sehat, maka Anda akan menabur bibit cinta kasih sayang dan solidaritas yang kuat dalam hati PILOT CAPT  PHILIP MARK MEHRTENS dan keluarganya, mereka  tidak akan pernah lupakan Anda dan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) yang sedang mencari keadilan sejati untuk perdamaian permanen di Tanah Papua. 


15.  Anda dan kita semua bersama-sama harus bertanggung jawab dan menghindari korban pihak TPNPB, pilot, rakyat sipil dan juga aparat keamanan TNI/polri.  


Terima kasih.  Tuhan memberkati Anda. 


Ita Wakhu Purom,  Rabu, 22 Maret 2023 


Penulis: 


1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua;

2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC)

3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)

4. Anggota Aliansi Baptis Dunia (BWA). 


=========== 


Kontak: 08124888458 (WA) 

08128888712 (HP)

Posting Komentar

0Komentar
Posting Komentar (0)